Agus Harimurti Yudhoyono dan Moeldoko (Foto: Kolase/Istimewa) |
Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, tidak terlihat saat pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21 Februari 2024).
Moeldoko tidak tercatat dalam barisan pejabat negara yang hadir dalam acara tersebut.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam acara tersebut, antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, serta sejumlah menteri seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Budi Arie Setiadi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Bahlil Lahadalia.
Moeldoko sendiri tidak memberikan tanggapan terkait absennya dalam acara tersebut ketika dimintai konfirmasi oleh pihak media.
Sementara itu, AHY yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan rasa syukurnya karena partainya kembali menjadi bagian dari pemerintahan.
Dalam pernyataannya, AHY menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas sebagai menteri dalam sisa masa pemerintahan Joko Widodo yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024.
"Partai Demokrat akan turut serta dalam mengawal dan mendukung program-program pemerintah," ujarnya.
Pelantikan AHY sebagai menteri ini juga dianggap sebagai momentum bersejarah bagi Partai Demokrat, yang sebelumnya sempat berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi.
AHY juga mencatat bahwa partainya telah bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu Serentak 2024.
Perlu dicatat bahwa Moeldoko dan AHY telah berseberangan dalam kisruh internal Partai Demokrat, di mana Moeldoko sempat terpilih sebagai ketua umum melalui Kongres Luar Biasa pada tahun 2021, yang kemudian memicu perseteruan antara kubu Moeldoko dan AHY.
Meskipun demikian, AHY berhasil mempertahankan kepemimpinan Partai Demokrat, dan partai tersebut akhirnya bergabung dalam koalisi pemerintah. (*)