 |
| Jokowi saat membagikan bansos jelang Pemilu 2024 (Foto: Istimewa) |
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa bantuan pangan cadangan beras (CBP) tidak menutup kemungkinan untuk dihentikan setelah bulan Juni 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penyerahan bantuan sosial beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 22 Februari 2024.
Menurut keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Jokowi menjelaskan bahwa kelanjutan program tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran di dalam APBN.
"Bansos beras akan diteruskan jika anggarannya cukup. Namun, saya tidak dapat menjanjikan hal tersebut," kata Jokowi, dilansir tempo.
Pembagian bantuan sosial oleh pemerintah selama tahun politik telah mendapat kritik dari berbagai pihak, karena diduga memiliki dampak politis terhadap calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra dari Presiden Jokowi.
Kritik tersebut datang dari berbagai kubu politik lawan serta masyarakat sipil, yang merasa bahwa pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi merupakan tindakan yang tidak netral.
Dalam penjelasannya di Gudang Bulog Batangase, Jokowi menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga beras yang terjadi akibat perubahan musim, termasuk fenomena El Nino.
Meskipun demikian, Jokowi menyangkal adanya politisasi dalam pembagian bantuan tersebut dan menekankan bahwa program bantuan pangan seperti ini hanya ada di Indonesia.
Acara di Kabupaten Maros tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, serta Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam.
Bantuan sosial berupa beras atau CBP telah dibagikan sebelumnya oleh Presiden Jokowi dari bulan September hingga Desember 2023.
Selain itu, untuk tahun ini, Jokowi juga telah menyetujui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, yang memberikan bantuan kepada 18,8 juta warga dengan jumlah total mencapai 600 ribu rupiah.
Program ini disalurkan sebesar 200 ribu rupiah per bulan untuk Januari, Februari, dan Maret melalui skema BLT Mitigasi Risiko Pangan, yang merupakan pengganti dari program BLT El Nino yang dilaksanakan pada akhir tahun sebelumnya.
Pada Januari 2024, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana bantuan sosial sebesar Rp 78,06 triliun.
Dengan demikian, pemerintah terus berupaya untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga beras melalui berbagai program bantuan sosial yang telah diimplementasikan. (*)
.jpg)
