 |
| Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024 mendeklarasikan maklumat keras mereka sebagai bentuk protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Umum 2024. (Foto: Istimewa) |
Jakarta - Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024 mendeklarasikan maklumat keras mereka sebagai bentuk protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Umum 2024.
Mereka menargetkan Presiden Joko Widodo, yang dikenal dengan Jokowi, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kecurangan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh perwakilan Gerakan Aksi, Cepi Budi Muliawan, disampaikan bahwa mereka merasa kecewa terhadap Jokowi yang dianggap tidak mampu menyelenggarakan pemilu dengan netralitas, kejujuran, dan keadilan yang diperlukan.
"Kami menolak terhadap segala bentuk kecurangan yang diduga terjadi pada 14 Februari 2024, serta menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam dugaan kecurangan tersebut ditangkap dan diadili," tegasnya, dilansir dari tempo pada Ahad (25/2/2024).
Lebih lanjut, Gerakan Aksi juga menyerukan pemecatan semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), menuding bahwa lembaga tersebut juga terlibat dalam kecurangan tersebut.
Mereka juga mendukung aksi mahasiswa yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi, serta mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.
Cepi Budi Muliawan menegaskan bahwa aspirasi utama Gerakan Aksi adalah untuk memprotes kecurangan yang diduga terjadi dalam Pemilu 2024.
Dia menyatakan bahwa kecurangan tersebut tidak hanya merugikan para calon, fraksi politik, dan partai, tetapi juga merugikan rakyat secara luas.
Menurutnya, kecurangan tersebut tidak hanya bersifat administratif atau normatif, tetapi juga merupakan kecurangan politik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan.
Gerakan Aksi menegaskan bahwa mereka tidak memedulikan siapa yang diuntungkan dari kecurangan tersebut.
Namun yang pasti, mereka menilai bahwa kecurangan pemilu telah merugikan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Oleh karena itu, Gerakan Aksi menuntut pemakzulan Jokowi, dengan alasan bahwa kehausan akan kekuasaan membuatnya acuh tak acuh terhadap nepotisme dan etika.
Pernyataan Cepi Budi Muliawan menegaskan bahwa pemakzulan bukan lagi merupakan pilihan, tetapi merupakan solusi yang diharapkan untuk mengatasi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Gerakan Aksi berkomitmen untuk terus mengawal proses ini guna memastikan bahwa keadilan dan demokrasi benar-benar ditegakkan di Indonesia. (*)
.jpg)
